UUPA memang penting, Namun dinamika Rumah Susun terlihat genting

 

sumber gambar : https://tinyurl.com/64wvh6j3

 “Perihal BARKA; bumi, air, ruang angkasa dan udara didalamnya merupakan karunia yang ada di setiap masing masing negara, Antara peraturan keberlangsungan yang tertera ataupun ketetapannya yang tidak menunjukan sebagai proses agraria!”   

         Indonesia sebagai negara agraris menyebabkan keberadaan bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi yang sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana menjadi keberlangsungan masyarakat Indonesia. Kehadiran warga negara asing untuk memiliki tempat tinggal agar dapat melakukan usaha komersial di Indonesia perlu dipertimbangkan. Rumah tinggal di Indonesia bisa berbentuk rumah tunggal atau rumah susun. Kepemilikan rumah tinggal, khususnya apartemen, harus dibatasi pada hak kepemilikan gadget kondominium mengingat kehadiran warga negara asing dalam rangka berbisnis di Indonesia hanya dalam batas waktu tertentu dan pada dasarnya kehadiran warga negara asing harus memberikan keindahan untuk perbaikan nasional.

    Sejauh mana sebuah sejarah rumah merupakan salah satu keinginan mendasar manusia, yang berfungsi membantu terselenggaranya sekolah, keluarga kita sendiri, pembibitan budaya, peningkatan generasi dan jati diri yang agung. salah satu masalah terpenting dari ledakan populasi kota adalah meningkatnya permintaan akan perumahan. Masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah kesepakatan penduduk, terutama di kota-kota besar. Kendala yang dihadapi adalah lahan kota yang terkendala. Untuk menghadapi kebutuhan perumahan dari kepadatan penduduk perkotaan, pilihan yang paling efektif adalah dengan membangun apartemen

        Untuk melaksanakan penyelenggaraan rumah susun tersebut, dibuatlah Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1985. Peraturan ini dapat disebut sebagai hukum persewaan Indonesia yang menjadi landasan pidana untuk mengatur rumah susun. Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 16 tahun 1985 tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan nomor 4 tahun 1988. Sejak saat itu, masalah pidana tentang rumah susun memperoleh solusi yang tepat. Namun, mengingat bahwa undang-undang nomor enam belas tahun 1965 tentang rumah susun tidak sesuai dengan ciri-ciri penjara, keinginan siapa pun, dan peran serta masyarakat selain tanggung jawab dan tugas negara dalam penyelenggaraan kependudukan, rasanya ingin diganti.


Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing

        UUPA tidak menjelaskan dalam bentuk siapa warga negara asing, oleh karena itu kita akan melihat ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut juga tidak secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengertian warga negara asing atau orang asing, hanya dapat disimpulkan secara negatif dalam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing". Jadi ukuran untuk menentukan WNI dan WNA adalah orang yang bukan WNI.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 (UU RUSUN) merupakan landasan hukum yang kokoh dalam penyelenggaraan rumah susun berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kebangsaan, keterjangkauan dan kemudahan, efisiensi dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan. , integrasi, kesehatan, keberlanjutan. dan kelestarian, keamanan, kenyamanan dan kemudahan serta keamanan, ketertiban, dan ketertiban. Undang-undang tentang rumah susun memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Tujuan hukum pada dasarnya bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan saja tidak cukup karena masih memerlukan syarat kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal. Sebagaimana menurut Prof. Subekti SH mengatakan bahwa hukum berfungsi untuk tujuan negara yang pada hakekatnya adalah membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.


Kepastian hukum bagi warga negara asing dalam memliki satuan rumah susun di Indonesia

Melihat pula bahwa dalam semua tanah di beberapa titik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia Indonesia yang telah bersatu padu menjadi negara Indonesia (Pasal 1 UUPA). Tanah yang sekaligus milik manusia Indonesia itu diserahkan kepada Kerajaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan amanat dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia (Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 )

Dalam hubungan hukum antara pemegang hak dan hak atas tanahnya, ada dua macam asas dalam hubungan hukum antara orang dan tanah, yaitu:

a. sebuah. Asas Accessie atau Asas Lampiran Dalam asas ini bangunan dan tanaman di atas tanah merupakan satu kesatuan; bangunan dan tanaman merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan. Hak atas tanah dengan sendirinya, karena undang-undang juga termasuk pemilikan bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah yang dihaki, kecuali ada perjanjian yang mengikat dengan pihak yang membangun atau menanamnya. Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya karena hukum juga mencakup bangunan dan tumbuhan yang ada di atasnya.

b. Asas Horizontal Scheiding atau Asas Pemisahan Horisontal Dalam asas ini bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak harus mencakup kepemilikan bangunan dan tanaman di atasnya.

Terutama berdasarkan asas pemisahan horizontal, ada pemisahan antara tanah dan rumah. Tanah adalah tantangan bagi hukum pertanahan dan bangunan adalah tantangan bagi pedoman hukum bangunan. Berkaitan dengan asas pemisahan horizontal, keputusan masalah konstruksi kepemilikan juga berbeda. Oleh karena itu pemilik tanah tidak lagi secara robotik menjadi pemilik bangunan yang telah dibangun oleh orang lain di atas tanahnya. maka akibat dari Pasal 8 Undang-undang Nomor enam belas tahun 1985 tersebut di atas adalah apabila seseorang memenuhi syarat sebagai pokok hak milik atau hak guna bangunan atau hak guna tanah menurut undang-undang, agraria/tanah, maka orang perseorangan tersebut kemudian diperbolehkan untuk memiliki/mengelola hak milik atas tanah bersama perangkat rumah susun yang digunakan untuk membangun rumah susun itu sendiri tidak lagi harus berstatus Hak Milik tetapi dapat juga berupa Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Sekaligus sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagai pengganti Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 menyatakan bahwa:

(1) Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan rumah susun yang terpisah sendiri-sendiri dengan hak bersama, atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

(2) Hak atas barang bersama, barang bersama, dan tanah Bersama

           Sebuah intisari bahwa dalam pengaturan mengenai kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing jelas diatur dalam UU No. 16 Tahun 1985 yang telah diganti dengan UU No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dan diatur dalam PP No.41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Tempat Hunian Bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia.. sesuai pasal 41 UUPA Jo pasal 39 PP No. 40 Tahun 1996, warga negara asing dan badan hukum asing diperbolehkam memiliki hak atas tanah berupa hak pakai sesuai dengan keputusan ijin pemberiannya atau berdasarkan perjanjian pemberian hak pakai itu Dalam pemilikan Rumah Susun bagi Warga Negara asing, warga negara asing hanya dapat memilki satuan rumah susun atas dasar Hak Pakai, dan satuan rumah susun itu sendiri harus berada di atas tanah negara. Hal ini diatur didalam Pasal 2 UU No. 41 Tahun 1996.

           Kepastian Hukum bagi warga negara asing dalam memiliki satuan rumah susun adalah yaitu dengan memilik Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 47 UU. No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun juga dapat dijadikan bukti kepemilikan yang kuat didalam persidangan apabila muncul permsalahan kepemilikan di masa yang akan datang.

 


Hatur Nuhun, Segitu dulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











Sumber Rverensi:

-Undang-Undang Pokok Agraria dakam Bagan. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. .2005.

-Metodologi Penelitian Hukum. Medan: Pustaka Bangsa Press. Supramono, Gatot. 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 16 Sutedi, Adrian. 2010.

-Hukum Rumah Susun dan Apartemen. Jakarta: Sinar Grafika B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Regresi Emosional pada 'Aku' yang Bersikeras

Gambar
sumber gambar/archivey pribadi Ada saat-saat ketika aku hampir jujur pada diri sendiri.  Pada momen-momen... keinginan,  untuk dicintai tanpa syarat berjalan beriringan dengan kebiasaan memberi syarat secara halus.  Aku meminta pengertian Aku mengaku tulus Aku ingin diterima apa adanya Bersikeras, dalam kamus pribadiku, sering berarti menolak belajar dari kegugupan... menyamakan konsistensi dengan kebenaran, seolah mengulang langkah yang sama cukup untuk membuktikan niat baik. Padahal niat tidak menyelamatkan siapa pun jika struktur yang menopangnya berlubang. Seolah jalan namun jalannya sambil sembunyi berjalan di jalur yang sama, berharap hasil berbeda, lalu menyalahkan letak ketika tujuan tak kunjung terlihat... itu...  ... ... ...  Di sana...  Dimana maksudnya? Klaim itu terdengar meyakinkan karena disertai narasi penderitaan, kesadaran agar tampak dewasa,  sementara impuls lama tetap memegang kemudi.  bekerja diam-diam... menyamar sebagai ref...
Langsung Klik aja! »

Digitalisasi sebagai janji: Demokratisasi-Informasi yang berbalik

Gambar
  sumber gambar “Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan dari (tulisan sebelumnya) pula dari pandangan bahwa kekuasaan dalam sistem global mengalami pergeseran mendasar yang sering luput dari perhatian publik. Jika pada abad sebelumnya kekuasaan dilekatkan pada wilayah negara, dan kekuatan militer, maka abad ke-21 kemunculan aktor baru yang bekerja melalui kode, dan infrastruktur digital. Pengaruh tersebut bersumber dari kemampuan mengatur arus informasi, membentuk perilaku pengguna dan menentukan logika ekonomi.” Data sebagai komoditas utama abad ke-21. Kebangkitan Big Tech mencerminkan transformasi struktur kekuasaan global yang bersifat laten dan terdesentralisasi. Kekuasaan tampil sebagai pilihan yang tertanam dalam platform. Ruang itu menentukan apa yang terlihat dan apa yang tenggelam, data menentukan nilai ekonomi dan politik, infrastruktur digital menentukan siapa yang terhubung dan siapa yang terpinggirkan. Ketiadaan kerangka yang kohesif memperkuat asi...
Langsung Klik aja! »

Bandung 'dalam' kurun kedua kali-nya

Gambar
sumber gambar/arsip pribadi “Tidak ada yang benar-benar tahu kapan Bandung berubah. Namun kota itu tahu persis detiknya”.   1 Bandung tidak runtuh karena gempa, Kota itu sadar, Bandung telah menukar nurani dengan brosur pariwisata dan menyebutnya kemajuan .   Perubahan itu datang dengan sirene. … datang lewat rapat-rapat kecil yang tertutup, … melalui slide presentasi yang rapi, … istilah-istilah teknokratis yang terdengar pintar namun berbau busuk.   Sejak saat itu, Kota itu… … melihat semuanya dari ketinggian yang tidak manusiawi.       2 Di sebuah gang sempit yang tidak masuk peta wisata, seorang lelaki tua bernama Wira kehilangan rumahnya.   Wira tidak berteriak Wira hanya menyiapkan surat pemberitahuan yang dicetak rapi, dengan tanda tangan yang tidak pernah turun ke lapangan.   Wira membaca surat itu berulang-ulang, Wira berpikir dalam… dalam hati; maknanya akan berubah jika ditatap lebih lama. Bandung mencatat kejadian itu...
Langsung Klik aja! »

Metastasis [Akhir Tahun] pada Tata Ujar

Gambar
  gambar/arsip pribadi. “Hidup… tak mengampuni kepincangan— yang nulis ” Sempat Menjadi Pertanyaan 2025: Petugas sensus hanya mencatat tanpa pernah menanyakan apakah aku masih bernapas?   2025: Jalan-jalan menua lebih cepat dari ingatan kami; aspal menyimpan bisik tentang langkah yang batal pulang. 2025: Rumah-rumah berdiri dengan pintu menghadap harapan, namun jendelanya dipaku oleh ketakutan yang diwariskan.   2025: Siang hari segalanya tampak terang, meski memang sok hujan; tak ada yang benar-benar jelas. Haduuuuuh…   Mulutnya berganti Berbunyi seperti janji … agar tampak baru; Padahal isinya hanya pemindahan tanggal.     Kesalahan Tidak Pernah Mendapat Giliran Bahasa berbaris rapi di … Selamat; Sukses; Evaluasi; Resolusi… —Jarkom yang berdiri tegak seolah bernyawa. Nekrosis mati karena terlalu sering diucapkan tanpa risiko membusuk dalam kelaziman.   Tata ujar menjanjikan ketertiban berfungsi seperti rumah sakit yang lampunya menya...
Langsung Klik aja! »

Regresi Emosional pada 'Subjek' yang Bersikeras

Gambar
sumber gambar/archive pribadi “SELAMA INI AKU HIDUP DALAM KEYAKINAN PALSU, BAHWA MENYADARI KESALAHAN... SUDAH SETARA DENGAN MEMPERBAIKINYA, PADAHAL KESADARAN HANYALAH PINTU DAN AKU BERDIRI DI SANA TERLALU LAMA—SAMBIL MEMUJI DIRIKU SENDIRI KARENA SUDAH SAMPAI DIDEPANNYA. —disarankan baca dulu yang serial aku ” I   (Sebuah Balasan terhadap “Aku”) Kau menyebut dirimu “ aku ” seolah kata itu masih layak dipercaya. Padahal “ aku ” di mulutmu, hanyalah pembelaan diri ... yang berkali-kali direvisi, agar tetap tampak sebagai korban ... dari yang kau lakukan sendiri ... dengan tangan gemetar namun sadar. Kau bicara tentang hampir jujur— ..., itu lucu. Kejujuran yang “hampir” adalah kebohongan yang sudah belajar tata krama. Kau ingin dibalas tanpa syarat... Sambil menyelipkan syarat, seperti jarum anestesi... ke dalam tubuh orang lain, Lalu pura-pura heran, ketika mereka mati rasa. Karena jika tidak dijelaskan, aku akan terus menyebutnya takdir ... atau nasib ... atau “aku memang begini dar...
Langsung Klik aja! »

Melawan Laut, Melawan Diri: Telaah 'Anti-Heroisme' pada The Old Man and the Sea Hemingway

Gambar
​ sumber gambar "Hemingway menempatkan martabat sebagai sikap batin: kesetiaan pada kerja, keberanian menghadapi kesunyian, dan penerimaan terhadap hasil tanpa kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Dari kerja yang dijalani tanpa jaminan, dari kesunyian yang diterima sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan —melalui Novel ini aku diajarkan bahwa melawan laut berarti menantang kendali ilusi, dan melawan diri berarti berani hidup tanpa sandaran kemenangan instan." Elemen Edisi Original  Edisi Indonesia Judul The Old Man and the Sea Lelaki Tua dan Laut  /  The Old Man and the Sea Penulis Ernest Hemingway Ernest Hemingway Penerjemah — Sapardi Djoko Damono (Pustaka Jaya) Penerbit Charles Scribner’s Sons Pustaka Jaya; Pustaka Narasi; Baca Tahun Terbit 1952 1973 (Pustaka Jaya) / 2015 (Narasi) Bahasa Inggris Indonesia ISBN 978-1-9075-9027-6 978-602-6486-94-3 (edisi Baca) Kerja, Kegagalan dan Martabat Manusia Peta besar sastra modern abad ke-20,  The Old Man and the S...
Langsung Klik aja! »