ZEE dan Polarisasi Indo-Pasifik Mutakhir

 

Sumber Gambar

“Polarisasi Indo-Pasifik dapat dibaca sebagai cerminan kritik mendasar terhadap diplomasi antar bangsa bangsa: bahwa hukum dan stabilitas hanyalah fiksi bersama yang bisa dipertahankan selama tidak bertabrakan dengan kepentingan material negara besar.

Apa yang terlihat sebagai pembangunan seringkali menyimpan motif strategis, dan negara-negara kecil di Pasifik harus menimbang antara kebutuhan ekonomi dan risiko terjebak dalam ketergantungan.

Indo-Pasifik adalah arena di mana dua visi dunia bertabrakan: rules-based order yang diklaim sebagai warisan peradaban liberal, dan historical-rights order yang menjadi sandaran legitimasi geopolitik Tiongkok.”

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Indo-Pasifik dewasa ini menjelma sebuah raksasa tempat negara-negara memproyeksikan ambisi arena di mana lex maritima yang dipahat oleh UNCLOS 1982 berulang kali digesek dan dijungkirbalikkan oleh kepentingan kekuatan besar yang enggan mengakui bahwa dunia telah berubah dari zaman kartografi imperial abad ke-19.

Indo-Pasifik, yang pada mulanya merupakan kategori geokultural yang lentur, kini ditarik-tarik menjadi sebuah konstruksi yang “harus ada” demi memadai polarisasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, diperkuat oleh negara-negara tengah seperti Jepang, India, Australia, dan diteriaki secara samar-samar oleh ASEAN yang sibuk mempertahankan centrality-nya.

Produk internasional yang dirumuskan dengan klaim universalitas sekaligus objek yang paling mudah disandera oleh logika kekuasaan. Definisi ZEE—wilayah hingga 200 mil laut dari garis pangkal yang memberikan ”hak berdaulat” kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam— ZEE adalah ruang di mana ambiguitas hukum bertemu dengan ketakutan akan kelangkaan sumber daya; ruang tempat negara pantai mengklaim “hak” dengan semangat yang lebih dekat kepada ekspansi daripada pengelolaan. Perbedaan antara “kedaulatan penuh” di laut teritorial dan “hak berdaulat terbatas” di ZEE yang seharusnya jelas; terutama ketika negara-negara besar memproyeksikan kapal penjaga pantai berukuran frigat ke dalam ZEE negara lain sembari menuduh pihak tuan rumah sebagai provokator.

Payung Hukum & Kekosongan Normatif

UNCLOS 1982 kerangka hukum internasional yang selama empat dekade digembar-gemborkan sebagai constitution for the oceans (Koh, 1982)— nasib yang hampir tragikomik di kawasan Indo-Pasifik. Dokumen yang dimaksudkan menjadi penyelesai sengketa ini justru paling sering dikutip oleh para aktor yang melanggarnya.

Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 yang menyatakan tidak adanya dasar legal bagi klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok adalah salah satu tonggak yang dalam dunia ideal, seharusnya menutup sengketa secara elegan. putusan itu ditolak mentah-mentah oleh Beijing dan dalam waktu yang sama dipakai sebagai legitimasi oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia untuk menegaskan klaim ZEE masing-masing.

Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 Tahun 1985, memperkuatnya dengan UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Secara normatif, Indonesia memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap. sebagaimana diingatkan oleh Pierre Bourdieu (1987), tidak pernah berdiri di ruang hampa: arena kontestasi yang selalu terkait dengan struktur kekuasaan, kapital, dan legitimasi. kapal coast guard Tiongkok memasuki ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara sambil memancarkan sinyal AIS yang kabur, hukum nasional dan internasional mendadak kehilangan kekuatan performatifnya. Di atas kertas, Indonesia “tidak bersengketa wilayah” dengan Tiongkok. kapal Tiongkok berlayar seolah ZEE Indonesia adalah halaman belakang milik bersama.

Polarisasi Kekuatan

Indo-Pasifik mutakhir merupakan panggung polarisasi strategis yang dibentuk oleh tiga lapis kepentingan: pertama, kepentingan geostrategis Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan dominasi maritim global dengan narasi “kebebasan navigasi”; kedua, kepentingan Tiongkok yang memainkan historical rights order melalui narasi jalur sutra maritim dan garis sembilan putus-putus; dan ketiga, kepentingan negara-negara middle powers yang terperangkap antara dua gaya gravitasi besar ini. QUAD dan AUKUS muncul sebagai dua bentuk geopolitik baru yang, terlepas dari “inclusive Indo-Pacific”, hakikatnya adalah upaya pembentukan keamanan yang secara implisit mengantisipasi kebangkitan Tiongkok. Di titik ini, Indo-Pasifik melainkan sebuah discursive battlefield (Foucault, 1972), tempat berbagai aktor mencoba memonopoli narasi tentang siapa yang paling layak menentukan aturan main.

Laut Cina Selatan menjadi studi kasus paling pedih sekaligus paling teatrikal dalam drama polarisasi Indo-Pasifik. Tiongkok, dengan menggunakan klaim Nine-Dash Line yang tidak pernah memiliki presisi kartografis, memotong ZEE negara-negara tetangganya seolah garis itu adalah warisan leluhur yang tak dapat diganggu gugat. Putusan PCA 2016, yang menolak klaim itu secara telak, tidak membuat Beijing mundur—justru membuatnya lebih agresif dengan membangun pulau buatan dan mempersenjatai instalasi militer di Fiery Cross, Subi Reef, dan Mischief Reef. Sementara itu, Filipina, Vietnam, dan Malaysia berada dalam kondisi limbo strategis: antara memprotes Tiongkok demi hukum internasional atau memeluknya demi investasi ekonomi. Indonesia, dengan diplomasi yang cenderung tenang namun bersenjatakan quiet assertiveness, memperkuat patroli Natuna sambil tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam narasi Washington vs Beijing.

Ekspansionisme Maritim & Konflik Klaim

Masyarakat pesisir adalah korban paling sunyi. Nelayan Indonesia dan Vietnam, misalnya, berada pada garis depan konflik yang mereka sendiri tidak pahami. kapal penjaga pantai asing mengusir mereka dari perairan yang secara hukum merupakan ZEE negaranya, mereka terlempar ke dalam ketidakpastian ekonomi. IUU fishing menjadi instrumen terselubung, alat bagi negara besar untuk menguji respons negara kecil. Nasionalisme maritim pun tumbuh liar, dipupuk oleh media domestik yang dengan mudah membakar emosi publik melalui narasi “kedaulatan terancam” narasi yang seringkali lebih bermanfaat bagi elit politik daripada bagi nelayan yang sesungguhnya menjadi subjek penderitaan.

Polarisasi Indo-Pasifik juga menimbulkan efek domino terhadap stabilitas keamanan regional. Pembangunan pangkalan militer baru, latihan gabungan, dan pengerahan kapal induk menjadikan kawasan ini salah satu titik risiko miscalculation paling tinggi di dunia, sekelas dengan rivalitas AS-Uni Soviet pada era Perang Dingin. semua aktor mengklaim bahwa tindakan mereka “defensif”, bahasa diciptakan untuk membuat kebohongan terdengar jujur. Sementara itu, negara-negara middle powers terpaksa memainkan strategi hedging, sebagaimana diuraikan Evelyn Goh (2006), yakni mencoba menyenangkan dua kekuatan besar sekaligus tanpa sepenuhnya bersekutu dengan salah satunya.

Diplomasi maritim pun menjadi medan kontestasi baru. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), misalnya, memproyeksikan dirinya sebagai kerangka yang inklusif dan non-konfrontatif. Namun AOIP, sebagaimana dikritik banyak akademisi lebih mirip deklarasi kesopanan daripada upaya membangun code of conduct di Laut Cina Selatan telah berlangsung selama lebih dari dua dekade tanpa hasil final, proses yang layak dimuseumkan sebagai contoh diplomasi yang disandera kepentingan geopolitik. Sementara itu, mekanisme hukum internasional seperti arbitrase masih menjadi opsi yang bagus di atas kertas, tetapi tak bergigi ketika negara besar memutuskan untuk tidak mengakui yurisdiksinya.

Indonesia dalam Konstelasi Indo-Pasifik

Narasi hukum internasional yang dibalut kata-kata suci seperti rule of law, stability, dan freedom of navigation, Adalah arena yang begitu telanjang sehingga hanya dapat disembunyikan melalui bahasa diplomatik yang lembut. Laut berubah menjadi lembaran naskah geopolitik; garis-garis maritim menjadi kalimat; dan kapal-kapal perang menjadi tanda baca yang kasar namun tak terhindarkan. UNCLOS 1982 sering dijadikan pilar moral, padahal ia adalah kompromi politik global yang kini dipaksa bekerja dalam realitas yang lebih keras daripada ekspektasi para perumusnya pada 1970–1982.

Klaim Tiongkok melalui Nine-Dash Line sering dianggap sebagai gestur legal yang melenceng, sesungguhnya adalah simbol paling jujur dari apa yang selalu terjadi ketika kekuasaan memutuskan bahwa hukum internasional bisa dinegosiasikan. Ketika Beijing menolak putusan PCA 2016, ia tidak sedang menolak hukum; justru sedang menegaskan bahwa dalam dunia multipolar, legitimasi tidak lagi tunggal. Hukum internasional yang lahir dalam konteks pasca-Perang Dunia II dan dominasi Barat kini menghadapi tantangan dari kekuatan yang merasa cukup kuat untuk mengusulkan versi alternatif dari keteraturan global seperti meminjam perspektif realisme ofensif seperti dijelaskan John Mearsheimer (2001), Tiongkok sesungguhnya sedang menjalankan logika paling dasar dari survival: memperluas ruang strategisnya sebelum kekuatan rival sepenuhnya menutup kemungkinan itu.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat memainkan peran dengan operasi kebebasan navigasi (Freedom of Navigation Operations atau FONOPS). negara yang tidak meratifikasi UNCLOS justru paling rajin mengutipnya untuk mendisiplinkan pihak lain. Operasi FONOPS itu sendiri seringkali lebih berfungsi sebagai demonstrasi kekuatan daripada upaya menjaga keteraturan hukum. Negara-negara middle powers, terutama Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Jepang, berada dalam situasi; dipaksa bersikap dewasa di antara dua negara adidaya yang bersikap seperti dua raksasa yang berebut kursi di ruang tamu kecil. hedging Indonesia yang telah dibahas oleh Evelyn Goh dan banyak akademisi lain sering dipuji sebagai bentuk kecerdasan diplomatik, padahal juga merupakan pengakuan terselubung bahwa Indonesia tidak memiliki pilihan lain. Mengambil sisi AS terlalu berisiko bagi ekonomi; mengambil sisi Tiongkok terlalu berbahaya bagi kedaulatan maritim.

Situasi ini diperparah oleh transformasi pengetahuan dan informasi yang membentuk imajinasi publik. Media sosial dan mesin propaganda negara menciptakan narasi yang seolah tidak bisa dibantah: Tiongkok menuduh negara lain “mengganggu perdamaian”, Amerika menuduh Tiongkok “mengancam stabilitas”, sementara negara-negara ASEAN menuduh dunia tidak memahami realitas mereka. Narasi geopolitik berubah menjadi pertarungan metafora karena Laut tidak lagi dianggap sebagai ruang ekologis, melainkan sebagai panggung simbolik tempat negara saling memberi label. Setiap insiden maritim langsung menjadi bahan bakar nasionalisme digital; setiap kapal asing dianggap ancaman; setiap patroli laut dianggap heroisme.

Spionase

Ketika ZEE dijadikan sumber eksploitasi energi dan sumber daya, polarisasi Indo-Pasifik semakin menajam. Perebutan cadangan gas di Laut Natuna Utara, sengketa energi di Zona Reed Bank Filipina, dan insiden eksplorasi ilegal di perairan Malaysia menunjukkan bahwa ZEE lapangan ekonomi politis di mana minyak dan gas menjadi pengganti emas; peta geologi bawah laut memiliki nilai strategis yang hampir setara dengan peta kekuatan militer. Maka tidak heran jika negara-negara besar mendekati negara-negara kecil dengan janji investasi atau kerjasama energi, yang pada akhirnya tidak bisa dipisahkan dari upaya membentuk orbit pengaruh.

Militerisasi kawasan pun semakin intensif. Tasman dan Pasifik Selatan dipenuhi instalasi baru yang didesain untuk memberikan keunggulan posisi bagi AS atau Tiongkok. Sebagaimana dicatat oleh RAND Corporation (2020), peningkatan intensitas patroli, latihan bersama, dan pembentukan aliansi baru menciptakan pola security dilemma: setiap tindakan defensif satu pihak dianggap ofensif oleh pihak lain. Polarisasi tidak terjadi secara tiba-tiba; justru tumbuh melalui ketidakpercayaan yang sistemik.

ASEAN Way, yang dibangun atas konsensus dan non-interference, seringkali menjadi hambatan dalam menghadapi rivalitas yang memerlukan respons tegas. AOIP menjadi dokumen diplomatik yang indah tepi terlalu ringan untuk menahan beban geopolitik raksasa. penyusunan Code of Conduct di Laut Cina Selatan telah menjadi ritual diplomatik yang panjang seperti liturgi tanpa akhir. Semua aktor hadir, semua membaca teks dengan suara khusyuk karna sepertinya tidak ada yang benar-benar berniat menyelesaikannya.

Polarisasi Indo-Pasifik dapat dibaca sebagai cerminan kritik mendasar terhadap sistem internasional: bahwa hukum dan stabilitas hanyalah fiksi bersama yang bisa dipertahankan selama tidak bertabrakan dengan kepentingan material negara besar.

Dinamika ZEE dan polarisasi Indo-Pasifik mutakhir memperlihatkan bahwa kawasan ini telah memasuki fase geopolitik yang ditentukan oleh konfigurasi kekuatan yang menguji batas antara dimpolasi serta hukum internasional dan realitas kekuasaan. Laut yang semula dipahami sebagai ruang keterhubungan tempat negara-negara besar saling mempertahankan pengaruh melalui aliansi, teknologi pertahanan, narasi historis, serta instrumen ekonomi yang kian terpolitisasi. Indo-Pasifik adalah arena di mana dua visi dunia bertabrakan: rules-based order yang diklaim sebagai warisan peradaban liberal, dan historical-rights order yang menjadi sandaran legitimasi geopolitik Tiongkok. Indonesia dan negara-negara menengah lainnya berdiri di tengah pusaran itu, dipaksa melakukan kalkulasi yang rumit antara prinsip dan kebutuhan, antara idealisme hukum dan pragmatisme ekonomi.

ZEE sebagai instrumen hukum internasional sesungguhnya memberikan kejelasan normatif, meski implementasinya tergantung pada kemampuan negara untuk mempertahankan ruang maritimnya dari penetrasi aktor-aktor besar yang tidak selalu tunduk pada mekanisme legal global. kata lain; hukum laut tidak pernah berdiri sendiri; ia bertahan sejauh didukung oleh kapasitas strategis dan ketahanan institusional negara pantai. Indonesia berada pada titik bifurkasi: apakah ia akan membiarkan dinamika besar menentukan masa depannya atau justru memanfaatkan momentum polarisasi untuk membangun reposisi strategis sebagai penentu orientasi Indo-Pasifik.

Militarisasi kawasan, meningkatnya risiko miscalculation dan pendalaman kompetisi energi memperlihatkan bahwa Indo-Pasifik sedang bergerak menuju fase rivalitas terbuka yang dapat mengancam stabilitas jangka panjang. Indonesia melalui AOIP mencoba menawarkan narasi alternatif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kekompakan ASEAN dan kesediaan kekuatan besar untuk berbicara dalam kerangka yang tidak selalu menguntungkan mereka.

Hipotesis dikit; Dinamika kawasan tidak akan bergerak menuju stabilitas dalam waktu dekat karena kedua hegemoni terus memperluas jaringan aliansi dan instrumen kekuasaan maritim. Polarisasi dalam ruang struktur baru yang membentuk tata hubungan internasional di kawasan. UNCLOS dan instrumen hukum internasional lainnya berpotensi kehilangan efektivitas apabila negara-negara besar terus menolak pengikatannya ketika bertentangan dengan kepentingan nasional. Konflik ZEE di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa norma global dapat dilemahkan oleh ketidakseimbangan kekuatan, sehingga menuntut negara-negara menengah memperkuat kapasitas hukumnya dan mencari mekanisme alternatif bagi penyelesaian sengketa.

Indonesia dan negara-negara menengah lainnya akan semakin bergantung pada strategi hedging dalam menghadapi tekanan geostrategis, namun hedging akan menjadi tidak stabil apabila kapasitas militer dan ekonominya tidak ditingkatkan. Ketergantungan pada diplomasi tanpa dukungan kekuatan nasional akan menciptakan kerentanan baru, khususnya dalam mempertahankan ZEE dari penetrasi kekuatan besar. Ketegangan maritim akan semakin mempengaruhi kondisi sosial masyarakat pesisir, yang pada gilirannya dapat melahirkan nasionalisme maritim yang mengubah dinamika politik domestik negara-negara kawasan. Nasionalisme berbasis maritim dapat menjadi alat politik yang efektif sekaligus menciptakan risiko eskalasi jika digunakan secara tidak proporsional.

Indo-Pasifik akan berkembang menjadi kawasan yang tidak memiliki satu pun hegemon tunggal, meskipun persoalan dasar bahwa arena multilayered power competition di mana negara-negara kecil dan menengah justru menentukan pola interaksi jangka panjang. Jika negara-negara menengah mampu memanfaatkan polarisasi secara cerdas, mereka dapat berperan sebagai agenda-setter yang mempengaruhi keseimbangan dalam arsitektur kawasan.

Segitu dulu

Mohon ampun dari segala apapun